Skip to content

HARMONISASI ASEAN DI BIDANG KOSMETIK

08/07/2011

Apakah Anda pernah mengalami reaksi tidak diinginkan dari kosmetik yang Anda gunakan? Misalnya tiba-tiba bibir menjadi kering, pecah-pecah, kulit wajah memerah, menghitam, atau iritasi, setelah menggunakan kosmetik merk tertentu?

Kosmetik termasuk sediaan farmasi, sehingga harus pula memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan bermanfaat. Untuk menghasilkan produk yang demikian produsen kosmetik harus menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Seperti halnya peredaran obat bebas, obat tradisional, dan alat kesehatan, peredaran kosmetik juga diatur, misalnya pada proses periklanan (Permenkes No. 72 tahun 1998).

Standar mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik di Indonesia berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik. Apa itu harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita sebentar menengok ke belakang, yaitu pada tahun 1992. Pada tahun itu dilangsungkan konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-4. Bertempat di Singapura, pada KTT ASEAN ke-4 itu pemimpin negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi melalui AFTA (Asean Free Trade Area). Tujuan dari AFTA itu sendiri tak lain adalah meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN sebagai unit produksi tunggal dengan di antaranya eliminasi berbagai hambatan tarif maupun non tarif di antara negara-negara anggota ASEAN sehingga efisiensi ekonomi, daya saing, dan produktivitas diharapkan dapat tercapai. Kemudian dibentuklah kelompok-kelompok kerja (misalnya kelompok kerja standardisasi dan pengecekan, kelompok kerja akreditasi dan regulasi, dan sebagainya) serta kelompok kerja produk (misalnya kelompok kerja produk kosmetik, kelompok kerja produk farmasi, kelompok kerja produk bahan dasar karet, dan sebagainya).

Kelompok kerja produk kosmetik (Cosmetic Product Working Group/ CPWG) dibentuk pada tahun 1998 di Malaysia. Tugasnya untuk mengharmonisasi Penilaian Kesesuaian dan Regulasi Teknis Kosmetik ASEAN. Kesepakatan mengenai harmonisasi ASEAN dicapai pada tanggal 2 September 2003 dengan ditandatanganinya “ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme” oleh 10 wakil dari negara-negara anggota ASEAN. Pada waktu itu Indonesia diwakili oleh Menteri Industri dan Perdagangan. ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme ini bertujuan menghilangkan hambatan teknis dengan menyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis di ASEAN tanpa mengabaikan mutu dan keamanan kosmetik. Harapannya dapat meningkatkan perdagangan kosmetik di antara negara ASEAN dan meningkatkan daya saing industri kosmetik negara-negara ASEAN di tingkat global. Pengkajian, monitoring dan penerapan regulasi tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab ASEAN Cosmetic Committee (ACC) yang merupakan reinkarnasi dari CPWG.

Dalam melakukan tugasnya, ACC dibantu oleh pakar-pakar di bidang kosmetik dari seluruh negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Cosmetic Scientific Body, terutama dalam hal kajian ilmiah dengan cara tukar menukar informasi tentang pengaturan bahan kosmetik, pengkajian data keamanan bahan baku, masalah-masalah teknis lainnya sampai membuat rekomendasi untuk diputuskan oleh ACC.

Pada sidang ACC ke-6 (Juni 2006) yang berlangsung di Siem Reap – Kamboja, disepakati oleh semua anggota ASEAN kecuali Myanmar karena tidak hadir pada waktu itu, harmonisasi di bidang kosmetik harus diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2008 acuan ASEAN Cosmetic Directive (ACD). Dalam ACD ini disepakati bahwa industri atau perusahaan yang akan mengedarkan produk kosmetik bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk kosmetik yang diedarkannya. Untuk itu industri atau perusahaan tersebut harus :

  • Menotifikasi produknya kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan negara tempat kosmetik diedarkan
  • Menyimpan Product Informasi File (PIF) yang berisi data mutu dan kemanan produknya yang siap untuk sewaktu-waktu diperiksa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan yan berwenang di negara tersebut
  • Melakukan monitoring mutu dan keamanan produknya yang telah beredar di pasaran.

Ketentuan-ketentuan teknis dari ACD terangkum dalam aturan baku yang terdiri dari :

  • 12 artikel (ketentuan umum, definisi dan ruang lingkup produk kosmetik, persyaratan keamanan, daftar bahan kosmetik, ASEAN Handbook of Cosmetic Ingredients, penandaan, klaim produk, PIF, metode analisa, pengaturan institusional, kasus khusus, dan impelementasi)
  • Lampiran-lampiran/ Appendix (daftar kategori kosmetik, persyaratan penandaan kosmetik ASEAN, pedoman klaim kosmetik ASEAN, persyaratan registrasi produk kosmetik ASEAN, persyaratan impor/ ekspor produk kosmetik, dan CPKB ASEAN)
  • Tambahan-tambahan/ Annexs (daftar produk kosmetik berdasarkan kategori tertentu, daftar bahan yang dilarang dalam kosmetik, dan sebagainya)

Perbedaan yang mendasar antara sistem ini dengan yang sebelumnya berlaku di Indonesia adalah perubahan registrasi  (sistem pre market approval) menjadi notifikasi (sistem pengawasan post market survaillance). Alasan utama diberlakukannya perubahan ini adalah karena kosmetik dinilai beresiko rendah sepanjang semua aturan dipatuhi oleh produsen. Maka menjadi tugas konsumen pula untuk berhati-hati dalam memilih kosmetik. Semoga informasi ini bermanfaat.🙂

Referensi :

Penyebaran Informasi tentang Produk Terapetik, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen – Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BBPOM Bandung

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: